|
| DPRD Kepri Gelar Paripurna Rancangan Anggaran Perubahan TA 2020 |
TANJUNGPINANG– Beritabatam | DPRD Kepri menggelar rapat paripurna Rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2020. Turut hadir Pjs Gubernur Kepri Bahtiar. Rapat digelar di ruang rapat sidang utama, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (06/10/2020).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pjs Gubernur Bahtiar menyampaikan rasa hormat karena baru pertama kali berdiri dan hadir pada Rapat Paripurna bersama DPRD Kepri, sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.
Ia menyatakan bahwa tahun ini seluruh daerah, tidak hanya Kepulauan Riau mengalami perubahan kebijakan pengelolaan keuangan akibat pandemi Covid-19.
Perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya berubah baik dari sisi pendapatan dan belanja yang telah disusun sebelumnya.
“Sumber pendapatan baik bersumber dari dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah banyak yang berkurang akibat pandemi covid-19 ini. ini yang pelu kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Ditambah lagi pada pandemi covid ini, Pemerintah daerah harus melakukan refocussing anggaran untuk penanganan kesehatan, memberikan safety net untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta anggaran untuk pelaksanaan pilkada maka harus melakukan perubahan dan beberapa pergeseran.
“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini sebelum saya habis masa tugas di Kepri. Tugas saya memastikan penyelenggara pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.
Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahtiar menyampaikan rasa terimakasihnya karena dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan untuk penanganan pandwmi covid-19.
“Kita sangat bersyukur karena semangat penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif di saat negara ini tetap saling memahami sehingga penyelenggaraan negara tetap berjalan dengan baik walau berada dalam pandemi Covid-19,” jelasnya. (Red)
