Beritabatam.com – Kepri | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan
Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan dampak dari pembangunan DAK Fisik
dan dana desa diharapkan mampu menggerakan iklim investasi, industri dan
perdagangan serta peningkatan kualitas SDM. Karena itu, harus segera
digerakkan.
“Saya berharap dana DAK Fisik dan Dana
Desa jangan berlama-lama parkir atau mandeg di Kas Daerah, sebaiknya
sesegera mungkin harus segera direalisasikan untuk kepentingan
masyarakat, khususnya masyarakat Desa dan sebagai penggerak roda
perekonomian,” Ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Rapat
Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, di Hotel CK
Tanjungpinang, Kamis (31/01).
Arif menjelaskan DAK Fisik dan Dana Desa
dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah dalam rangka mendanai
pelaksanaan pembangunan daerah. Alokasi dana dari Pemerintah pusat dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu menuntut kesiapan
seluruh pemangku kepentingan khususnya jajaran Pemda dan Desa dalam
melaksanakan program kegiatan guna kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan perekonomian Kepulauan Riau.
“DAK Fisik dan Dana Desa ini harus
benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh kita. Ini dananya sudah
ada dari Pemerintah Pusat, sekarang bagaimana caranya agar dana ini
segera dicairkan, dibelanjakan, dan digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat kepri secara keseluruhan,” jelas Arif.
Pada kesempatan ini Arif mengucapkan
terimakasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri yang
telah menyelenggarakan Rakor ini sebagai upaya konsolidasi dan
koordinasi awal terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019
dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota atas capaian
kinerja dari sisi penyaluran di Tahun 2018. Kiranya hal ini dapat
menjadi pendorong bagi pemda untuk berkinerja lebih baik lagi di Tahun
2019.
“Harapan saya melalui penyelenggaraan
Rakor ini, semoga pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa di lingkup
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 menjadi lebih baik, berkualitas,
transparan dan akuntabel untuk masyarakat dan pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau,” tutup Arif.
Sementar itu Plt. Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya
mengatakan Tahun 2019 ini merupakan tahun ke III penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui kantor KPPN seluruh Indonesia. Pada tahun 2018
dirinya mengakui banyak kendala yang belum terantisipasi dengan baik
karena adanya perubahan beberapa kebijakan dalam rangka penyempuraan.
“Dengan adanya Rakor diawal tahun ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK Fisik dan Dana
Desa Tahun 2019 dengan dapat mengantisipasi dan menyempurnakan kendala
dan hambatan pada Tahun 2018 yang lalu,” harapnya.
Lebih lanjut Heru mengatakan berdasarkan
laporan yang diterimanya bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
mendapatkan apresiasi sebagai penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Terbaik 2018 Se-Indonesia dari Kementerian Keuangan RI.
“Penghargaan yang kita dapatkan ini
tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang baik serta intens dengan
semua stakeholder yang terkait,” ucap Heru.
Dalam agenda rakor ini juga dilakukan
penyerahan penghargaan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Terbaik 2018 dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri. Adapun untuk
Penyaluran DAK Fisik terbaik diperoleh oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, Peringkat ke II diterima oleh Pemkab Natuna, dan
Peringkat III didapatkan Pemkab Lingga.
Sementara itu penghargaan kinerja
penyaluran Dana Desa Terbaik 2018, untuk peringkat I diraih oleh Pemkab
Natuna, diikuti Pemkab Bintan pada Peringkat ke II, dan Pemkab Karimun
pada Peringkat ke III. (Humas/Hzh/007 )
