NATUNA – Beritabatam.com – Operasi ‘dadakan’ Pemerintah RI yang memilih Natuna menjadi kawasan observasi WNI dari Wuhan, RRT. Menuai kecaman dari berbagai elemen Masyarakat Natuna.
Sikap Pemerintah pusat yang tanpa permisi dan koordinasi sebelumnya dengan Kabupaten Natuna, dianggap jadi biang pemicu keresahan warga setempat.
Puncaknya, karena tak mendapat kejelasan informasi dan sosialisasi dari Pemerintah, seluruh elemen Masyarakat Natuna pun berdemo menolak rencana observasi di daerah mereka.
Di hari ke tiga unjuk rasa, untuk membendung aksi yang lebih besar, akhirnya Massa pendemo menyetujui keputusan, untuk mengirim perwakilan dari Natuna ke Jakarta menemui Presiden RI,Joko Widodo.
Adapun tim yang berangkat ke Jakarta saat itu, Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, Ketua KNPI, Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, dan Tokoh Akademisi Natuna.
Di Jakarta, kekuatan Tim pun bertambah dengan turut sertanya Perwakilan Mahasiswa Natuna Se-Indonesia, yang ingin mengawal Hak Rakyat Natuna.
Perwakilan Natuna pun diundang oleh Komisi IX DPR RI untuk dengar pendapat. Dalam pertemuan itu, Mahasiswa Natuna se-Indonesia yang diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua IPMKN Bandung. Menyampaikan permohonan mereka untuk difasilitasi bertemu Presiden RI, sebagaimana tuntutan Masyarakat Natuna.
Namun sayangnya, Karena padatnya Agenda Presiden RI, sehingga Tim dari Natuna hanya dapat bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md.
Dari rilis yang didapatkan Mediakepri.co.id, Mahasiswa Natuna yang mewakili seluruh Mahasiswa Natuna se-Indonesia. Mengeluarkan pernyataan resmi hasil kerja konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga DPR RI maupun Kemenkopolhukam.
Disebutkan dalam pernyataan itu, Mahasiswa Natuna selalu dilibatkan dalam konsolidasi, dan menyatakan telah menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada Komisi IX DPR RI.
Selain itu Mahasiswa Natuna pun meminta, agar publik dan warga natuna dimanapun berada tidak tergiring opini negatif yang menyudutkan pemerintah daerah.
Adapun hasil konsolidasi yang dipaparkan dalam rilis itu, yakni.
1. Menteri Kesehatan akan berkantor di Natuna,
2. Posko cepat tanggap beserta tim medis akan disediakan di pemukiman penduduk,
3. Rencana peningkatan Rumah Sakit Daerah dari tipe C ke tipe B atau lebih baik ke tipe A,
4. Sosialisasi secepatnya yang akan dilakukan di Natuna,
5. Pengawasan akan dilakukan oleh DPR RI terkait SOP dalam pelaksanaan observasi di Natuna,
6. Memperbaiki komunikasi agar tak terulang kejadian seperti ini. (***)
Editor: Ramadhan
