Jakarta – Beritabatam.com |Kualitas air di rumah susun DP 0 Rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buruk.
Sejumlah penghuni mengeluhkan kualitas air di Rusunawa DKI Apartement Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.
Salah satu penghuni yang mengeluhkan kualitas air ialah Eka. Kepada Wartakotalive.com, Eka menunjukan bagaimana warna air di apartemen tersebut.
Air itu terlihat berwarna kuning pekat. Selain itu air juga menimbulkan bau menyengat seperti karat, hingga menyebabkan gatal dan iritasi.
Padahal air bersih di sana sudah dua bulan disuplai oleh Palyja.
“Kalau dibandingkan, lebih jernih air sungai malah,” kata Eka sembari memperlihat seember air berwarna kuning, Selasa (12/1/2021).
Selain Eka, penghuni lainnya juga mengeluhkan hal serupa
Mereka mengakui kualitas air disini kerap kali berbau karat.
Saat ditampung ke wadah seperti ember, terlihat air berwarna sedikit kuning. Biasanya warna kuning terjadi ketika pagi dan sore hari.
Warna coklatnya pekat sih jarang-jarang. Palingan yang sering kalau pagi dan sore warna agak kekuning-kuningan,” kata Adi.
Permasalahan air disini bukanlah yang pertama.
Pada Oktober 2020 lalu sejumlah warga mengeluhkan hal ini kepada Badan Pengelola disana. Namun keluhan tidak mendapatkan respon baik oleh pengelola.
Karena alasan itu, banyak warga kebingungan. Pelaporan terhadap masalah air bersih tak kunjung direspon.
Bahkan pengelola selalu beralasan kualitas air sudah bagus, mengingat saat ini lingkungan itu sudah disuplai oleh Palyja.
Menanggapi itu, Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan akan meminta pegawainya mengecek. Ia yakin masalah disana tak lepas dari instalasi dalam gedung.
“Secepatnya petugas akan kesana,” cetusnya.
Hal sama diungkapkan Humas Pam Jaya, Meylinda, ia mengakui akan mengirimkan petugas ke sana.
Pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan mulai dari tempat penampungan, jaringan pipa, hingga kondisi instalasi di unit warga.
“Perbaikan akan dilakukan ke unit terkait,” tutupnya.
Sementara itu pihak pengelola Rusun enggan mengomentari hal tersebut.
Sampai berita ini dimuat, pihak pengelola Rusun belum menjawab panggilan telepon dan pesan yang dikirim pewarta.
Kucuran dana Bank DKI
Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI dan Perum Perumnas kembali merealisasikan program hunian DP 0 Rupiah.
Hal itu diperkuat dengan penandatanganan akad kredit dan penyerahan kunci secara simbolis kepada para penerima manfaat DP 0 Rupiah di Balai Kota DKI, Sabtu (7/11/2020) petang.
Penandatanganan akad kredit dan penyerahan kunci dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sardjoko.
Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa dan Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi.
Proyek hunian DP 0 Rupiah yang sudah dapat ditempati penerima manfaat mencakup Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara dan Apartemen Sentraland Cengkareng.
Perum Perumnas sebagai perusahaan pengembangnya.
Babay Parid Wazdi mengatakan, per 31 oktober 2020, Bank DKI sebagai bank pelaksana Program DP Nol Rupiah telah merealisasikan penyaluran KPR Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Rp 143 miliar
Babay yang merangkap sebagai Direktur Keuangan Bank DKI mengatakan, dana itu diberikan kepada 514 penerima manfaat di sejumlah hunian yang terdaftar oleh Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS).
Sejumlah hunian tersebut yakni Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur milik KSO Sarana-Totalindo/Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Serta 2 hunian yang dikembangkan Perum Perumnas yaitu Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara dan Apartemen Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.
Pada 2 hunian yang dikembangkan Perum Perumnas, Bank DKI telah menyalurkan KPR FPPR sebesar Rp 11 miliar kepada 45 penerima manfaat.
“Hingga saat ini untuk kredit perumahan di Bank DKI sudah ada sekitar Rp 3,5 triliun yang terbagi untuk KPR sebesar Rp 2,1 triliun dan syariah sisanya, DP 0 Rp 143 miliar,” kata Babay seperti dikutip siaran pers, Minggu (8/11/2020).
Babay yang merangkap sebagai Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta menyebutkan, masyarakat yang mengikuti program ini belum ada masalah dalam sistem kredit atau NPL (non performing loan).
Artinya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki hunian DP 0 Rupiah memiliki komitmen tinggi membayar kreditnya setiap bulan, sekalipun dalam kondisi pandemi virus corona atau Covid-19.
Warga yang melamar demi memiliki hunian DP 0 Rupiah maksimal Rp 14 juta.
Hal itu mengacu pada Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub No 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Namun untuk minimalnya pembayarannya tergantung angsuran dan jangka waktunya.
Bank DKI menyediakan maksimal kredit atas angsuran kredit maksimal terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) sampai 60 persen.
“Kira-kira kalau penghasilan Rp 7 juta berarti yang bisa diberikan maksimal angsuran Rp 4,2 juta ini di antara bank lain Bank DKI paling besar,” ujarnya.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, sebagai bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI turut serta dalam mendukung penyaluran kredit DP 0 Rupiah bagi warga Ibu Kota.
Terutama bagi yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat.
Hingga kini, Bank DKI masih terus memproses pengajuan kredit yang dilakukan calon penerima manfaat.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai bank pelaksana, Bank DKI bertugas memverifikasi warga DKI Jakarta dianggap yang memenuhi kriteria kredit/pembiayaan perbankan khusus program sebagai calon penerima manfaat.
“Bank DKI berkomitmen untuk turut mendukung penyaluran kredit DP 0 Rupiah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian” ujar Herry.
Program yang dikenal dengan Samawa ini memberikan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi MBR untuk memiliki unit rumah sudah jadi dan siap huni di DKI Jakarta.
Kriteria calon penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan antara lain seperti warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan e-KTP.
Belum memiliki rumah sendiri, berpenghasilan bersih rumah tangga maksimal Rp 14,8 juta per bulan.
Tidak sedang menerima bantuan/subsidi perumahan Pemerintah Pusat/Daerah dan memiliki NPWP.
Program Down Payment Nol Rupiah (DP Nol Rupiah) merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS).
Program itu di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
