BERITABATAM.COM, Jakarta – Keputusan pemerintah tidak melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta disesalkan kalangan buruh.
Penyetopan BLT Pekerja dianggap membuka peluang terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja.
“Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal di Jakarta, Selasa (2/2/21).
Menurut Iqbal, pemerintah sebaiknya melanjutkan program subsidi upah bagi pekerja Dengan gaji di bawah Rp5 juta ini. Kata dia, bantuan ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum ada kepastian kapan selesainya.
Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.
Ekonom Indef, Bhima Yudistira pun menyayangkan keputusan pemerintah menyetop BLT Gaji Pekerja tahun ini. Pasalnya, saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih tinggi.
“Tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih,” ujarnya.
“Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK,” kata Bhima.
Ia mengatakan, kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah. Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan gaji di bawah Rp5 juta.
“Tahun 2020 lalu saja masih banyak pekerja informal yang tidak punya akun BPJS ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi upah,” ujarnya.
Jadi, menurut Bhima, tanpa bantuan subsidi upah ini, ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah dari ekspektasi.
Menurut dia, pemerintah itu seharusnya tak menyetop bantuan tersebut. Pasalnya, kini tingkat pengangguran masih meningkat dan serapan tenaga kerja juga masih terlalu kecil.
“Tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih,” ujarnya.
Iqbal menegaska, KSPI akan mengirim surat ke presiden Joko Widodo (Jokowi) yang isinya meminta pemerintah melanjutkan program bantuan subsidi upah tersebut.
Menurut dia, keputusan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyetop BLT subsidi gaji adalah hal yang keliru. Sebab, mestinya itu tetap dilaksanakan dan penerimanya juga ditambah dari sebelumnya yang hanya 12,4 juta.
“Dan upayakan diperluas kepesertaan penerima BLT subsidi upah tersebut, misal menjadi 30 juta buruh penerima BLT,” ujarnya.
Iqbal mengatakan , ancaman gelombang PHK akan terus berlanjut apabila pemerintah tidak terlibat membantu buruh tetap bisa bertahan hidup.
Keputusan pemerintah menyetop BLT atau BSU Pekerja disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida fauziyah saat berkunjung ke Medan, beberapa hari lalu. Ia menyebutkan, BLT Pekerja tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
“Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya,” kata Ida.
Menurutnya, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program lain. (kmg)
