BERITABATAM.COM, RANAI – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna, Fadillah prihatin denga kondisi keuangan Natuna yang semakin hari semakin tidak menentu yang dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
“Saya mendapat informasi pembagian DBH tahun ini jauh menurun, sehingga sangat berpengaruh kepada APBD,” ucapnya, Rabu, 1 September 2021
Menurut Fadillah, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut, mengingat APBD Natua masih sangat bergantung kepada pusat.
“Pembangunan dan perekonomian di Natuna sangat bergantung dari APBD,” ujarnya.
Fadillah mengakui, kalau dilihat dari luas wilayah daratan dan jumlah penduduk mungkin porsi yang diberikan oleh pusat dianggap sudah adil dan proforsional, namun pusat harus juga melihat luas wilayah Natuna juga banyak lautan.
“Pusat harus melihat kondisi geografis Natuna, dalam pembangunan akan sulit mengingat terdiri dari kepulauan,” terang Fadillah.
Kewenangan kabupaten yang dibelenggu oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah juga dianggap merugikan Natuna, karena kekayaan alam yang ada di lepas pantai dan potensi perikana juga bukan menjadi kewenangan kabupaten.
“Saat ini Natuna ibarat punya pohon mangga di depan rumah sendiri tapi tidak bisa memetiknya,” paparnya.
Sudah sewajarnya menurut Fadillah saat ini pemerintah pusat memikirkan bagaimana supaya Natuna ini mendapat perhatian lebih dan mendapatan keadilan, terlepas dari kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini terjadi
“Kita semua menyadari kondisi pandemi yang membuat kondisi keuangan negara tidak sehat, namun perlu diketahui migas di laut Natuna sudah menyumbang pemasukan yang besar bagi APBN, jadi tolong Natuna diperhatikan lebih,” pungkasnya. (***)
