BERITABATAM.COM, Tanjungpinang – Sejumlah pasar tradisional di Kota Tanjungpinang saat ini banyak masalah.
Antara lain, kondisi Pasar KUD Kota Tanjungpinang yang belum layak paska ambruk beberapa waktu lalu.
Begitu juga situasi pedagang di Pasar Bestari Bintan Center. Karena ada isu, pengelola akan menaikan sewa lapak yang fantastis tahun depan.
Sehingga rata-rata pedagang di pasar tersebut keberatan atas rencana kenaikan sewa lapak tersebut.
Dengan persoalan itu, ke depan diperlukan pasar tradisional baru dan tentu dibangun Pemko Tanjungpinang.
Menjawab wartawan, Wakil Ketua 1 DPRD Tanjungpinang Novaliandri Fathir menilai tahun depan Pemko Tanjungpinang seharusnya sudah bisa membangun pasar tradisional.
Pertimbangannya kata Fathir demikian sapaan kader Partai Golkar ini, pertama anggaran pembangunan sangat memungkinkan dari pusat.
Pemko Tanjungpinang katanya hanya perlu menyediakan lahan dan DED yang bisa diselesaikan di APBD Perubahan 2022 ini.
Ia menghitung hanya dibutuhkan Rp2 miliar. Ini sangat memungkinkan dari dukungan APBD Pemko Tanjungpinang.
“Saya yakin pasar bisa siap tahun 2023 mendatang. Paling lama di tahun 2024 tentu para pedagang bisa direlokasi sementara daripada harus dipaksa menyewa lapak pihak ke tiga dengan harga mahal,” tuturnya.
Bila pasar tersebut bisa terbangun tentu sangat membantu masa depan pedagang dan juga masyarakat secara menyeluruh.
Kondisi harga sewa lapak tersebut menurutnya sudah tidak wajar. Sebab, sebagian besar pedagang harus meminjam kepada lembaga penyedia jasa perkreditan.
Bila demikian tentu memberatkan. Ini artinya, omset mereka hanya membayar cicilan. Jika pun ada untung hanya untuk biaya makan.
“Ini tentu berat padahal harusnya para pedagang bisa disejahterakan agar anak-anak bisa mengecap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” paparnya.
Dicontohkannya, pedagang meminjam Rp100 juta kepada jasa perkreditan. Maka perlu tiga sampai lima tahun membayar ini.
“Ini berat, jadi pedagang tak bisa berkembang secara perekonomian keluarga,” tuturnya.
Anggota DPRD Tanjungpinang Ria Ukur Rindu Tondang meminta Pemko Tanjungpinang hadir memberikan solusi.
Sebagai pasar masyarakat sudah sewajarnya harga kios turut serta dipantau.
Bila tidak katanya, solusinya mencari lahan dan membangun pasar di kawasan Timur yang dikelola Pemko.
Ia menilai, ini sangat memungkinkan dilaksanakan. Mengingat biaya pembangunannya bisa dari pusat. (dhani)
