BERITABATAM.COM, Natuna – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Cen Sui Lan mendesak Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, untuk memisahan fungsi bandar udara (bandara) Raden Sadjad (RSA) Ranai di Kabupaten Natuna.
Sebab, fungsi bandara RSA masih enclave antara penerbangan sipil dan fungsi pertahanan, hingga saat ini.
Permintaan tersebut disampaikan pada saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub RI Budi Karya Sumadi, tentang evaluasi kegiatan tahun anggara 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Perhubungan RI untuk tahun anggaran 2023, Selasa 7 Juni 2022.
Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Kepri ini, bandara Ranai di Kabupaten Natuna yang masih enclave, segera dipisahkan.
Sehingga bandara Ranai sebagai bandara sipil dan komersial, dapat melaksanakan fungsi peningkatan ekonomi.
Serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Kabupaten Natuna, dan fungsi konektivitas antardaerah dapat ditingkatkan.
“Saya juga menyoroti agar bandara-bandara perintis diintervensi pemerintah. Dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara (Hubud), dengan meningkatkan keberadaan rute-rute di bandara-bandara perintis tersebut,” ujar Cen Sui Lan saat memberikan keterangan kepada media, Selasa 7 Juni 2022 malam.
Sehingga, lanjut Cen Sui Lan, kehadiran negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat di bidang transportasi udara, dapat maksimal.
Cen Sui Lan menyatakan, bandara-bandara perintis itu, masih belum bisa diserahkan ke swasta dan BUMD. Karena, swasta orientasinya profit, dan BUMD banyak yang belum mandiri.
Pada saat Raker di ruang rapat Komisi V Gedung Nusantara ini, Cen Sui Lan meminta kepada Menteri Perhubungan agar dana pembangunan bandara-bandara di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) ditingkatkan pada tahun anggaran 2023 nanti.
“Jangan seperti tahun anggaran 2022 ini. Kepri sebagai daerah saya, hanya dapat Rp5 miliar. Ini kan sangat tidak adil,” ucap Cen Sui Lan. (ss/dan)
