BERITABATAM.COM, Tanjungpinang – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri menemui Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa, 6 September 2022.
Wakil Ketua DPD HNSI Kepri, Eko Fitriandi mengatakan pertemuan ini bertujuan menyampaikan sikap tegas HNSI Kepri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Sikap kami tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena akan berimbas terhadap Nelayan Kepri,” tegas dia.
Eko juga menyampaikan dan memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Kepri agar lebih serius mengelola sektor maritim untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Pada pertemuan ini juga kami sampaikan pandangan-pandanga tentang perikanan Kepri. Serta masukan yang bisa dilakukan dan konsentrasikan agar Pendapatan asli daerah sektor perikanan (PAD) menjadi unggulan,” jelasnya.
Sementara itu, HNSI Anambas yang mengikuti pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan yang menjadi permasalahan nelayan di pulau terluar.
Dan hal yang paling utama disampaikan yakni terkait Regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi tangkap WPP-NRI 711, di wilayah Laut Natuna – Anambas.
Penyampaian beberapa perihal permasalahan yang dihadapi nelayan di Anambas disampaikan Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra.
HNSI melarang keras alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong tidak ramah lingkungan dan juga tidak memiliki izin pusat.
Sekaligus, HNSI Anambas, meminta agar memperkuat unsur pengawasan patroli laut yang berkontinue cabang Dinas DKP Kepri di Anambas.
Lebih jauh, Dedi menambahkan, terkait soal BBM Kouta terbatas untuk nelayan yang terjadi di Anambas.
Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kelangkaan BBM subsisdi jenis solar bagi nelayan setempat.
“Alhamdulillah. Dalam waktu dekat Gubernur akan menemui BPH MIGAS dan sudah diperintahkan Kadis DKP Kepri untuk bersurat kembali kepada Pertamina dan BPH Migas. Dan Gubernur juga rapat dengan Polda terkait pengamanan alokasi dan distribusi solar subsidi, pertalite agar tepat sasaran,” ujar Dedi. (redaksi)
