
BERITABATAM.COM, Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi membuka secara resmi kegiatan Pro PN Penguatan Kemitraan di Kampung Halaman Berkualitas dalam penurunan Stunting di Lantai II Kantor Bupati, Bukit Arai, Selasa 4 Oktober 2022.
Wan Siswandi mengatakan pola anak stunting dan kampung berkualitas harus dilakukan bersama – sama untuk mengurangi anak stunting maupun meningkatkan suatu kualitas di kampung itu sendiri.
Ia menekankan pendidikan salah satu penunjang program kampung berkualitas, namun pendidikan sekolah saja tidak cukup, harus didukung pola pendidikan berpikir untuk menyelesaikan semua ini.
“Sebanyak 70 desa masuk program stunting kampung berkualitas, namun itu tidak tercapai apabila program stunting kampung berkualitas sebanyak 40 desa tidak terwujud,” ucapnya.
Bukan cuma itu saja,, Bupati Natuna Wan Siswandi menekankan pihak terkait dapat bersinergi dan serius mewujudkan program ini.
“Harapan kita selaku Pemerintah Daerah semua terlaksana dengan baik, dan saya harap potensi di daerah dapat mengakomodir persoalan yang ada. Jadi tidak hanya kampung berkualitas saja, tapi isi di kampung itu juga berkualitas, ” tutup Siswandi.
Hal sama disampaikan Kordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Desri Mulyono diruang rapat kantor bupati lantai II.
Ia menjelaskan program Stunting dan Kampung Berkualitas dulunya disebut Keluarga Berencana (KB) dan berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait maupun pihak swasta ikut andil sukseskan program ini.
Bahkan regulasi program Stunting dan Kampung Berkualitas melalui pokja -pokja penunjang, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan , dimintanya dapat melngakomodir sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka mewujudkan suksesnya program Stanting dan Keluarga Berkualitas.
Termasuk Badan BKBBN Natuna agar mendata keluarga yang beresiko stanting, seperti melihat lingkungannya maupun tempat tinggal atau sarana penunjang kehidupan lainnya.
“Jadi capaian ini tidak bisa dilakukan satu dinas saja, harus bersinergi dinas terkait dengan yang lainnya. Baik itu melakukan sinkronisasi kebijakan visi misi pemerintah Daerah dalam menangani Stanting Kampung Berkualitas,” tuturnya.
Tidak lupa jiga, Desri Mulyono menyoroti soal dampak ekonomi menjadi perhatian, apakah itu dimasa pandemi berkurang atau bertambah, barang tentu menjadi data bagi Badan BKKBN untuk evaluasi program.
Termasuk pertambahan dan perkembangan kampung berkualitas, juga kualifikasinya melalui interfensii dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, menjadi bagian outputnya program kampung berkualitas.
“Outputnya, dampak Program Stunting Kampung Berkualitas adalah dampak kebahagiaan maupun kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di kampung berkualitas tersebut,” pungkasnya. (redaksi)