BERITABATAM.COM, Tanjungpinang – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) 2024, di Novotel Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Seminar yang diselenggarakan secara hybrid ini, diikuti pengelola informasi dan komunikasi publik serta pranata humas dari lembaga kementerian dan dinas Kominfo provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkomdigi, Hasyim Gautama, dalam sambutannya menjelaskan Indeks PIKP yang diterapkan sejak 2019 bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan komunikasi publik di instansi pemerintah.
Indeks ini mencakup empat dimensi utama yaitu input, proses, output, dan outcome, yang berfungsi sebagai tolok ukur kinerja komunikasi publik di tingkat pusat dan daerah.
“Indeks PIKP ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan komunikasi publik, mulai dari perencanaan hingga dampaknya bagi masyarakat,” ujar Hasyim.
Meskipun telah memberikan gambaran komprehensif dalam lima tahun terakhir, Hasyim mengungkapkan, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait koordinasi antar instansi pemerintah.
“Koordinasi antar instansi, baik internal maupun antar organisasi, masih menjadi tantangan besar, terutama dalam pelaksanaan kampanye strategis pemerintah,” tambahnya.
Secara rata-rata, Indeks PIKP nasional saat ini tercatat sebesar 71,79 poin. Namun, Hasyim menyadari masih ada kekurangan dalam memberikan rincian lebih lanjut mengenai indikator strategi komunikasi pemerintah.
“Saya berharap, ke depan, Indeks PIKP menjadi instrumen evaluasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menanggapi pernyataan Hasyim terkait tantangan implementasi indeks tersebut.
Meskipun Indeks PIKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian lebih.
“Beberapa tantangan yang kami hadapi, seperti kesenjangan koordinasi antar instansi, kurangnya peningkatan kualitas SDM di daerah karena keterbatasan anggaran, dan kurangnya keselarasan antar perangkat daerah,” kata Teguh.
Ia juga menjelaskan, walaupun ada upaya untuk memperbaiki sistem komunikasi publik, peran masing-masing perangkat daerah seringkali tumpang tindih atau tidak sejalan.
“Tantangan terbesar kami adalah memastikan seluruh OPD dapat bersinergi dalam menyampaikan informasi yang konsisten kepada publik. Tanpa koordinasi yang baik, informasi yang disampaikan bisa menjadi kabur atau membingungkan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu narasumber, Prof. Gati Gayatri, menutup seminar dengan menyampaikan pesan penting tentang peran komunikasi publik.
Menurutnya, komunikasi publik tidak hanya mendukung upaya pembangunan, tetapi juga berperan besar dalam menjaga demokrasi yang sehat.
“Komunikasi itu ibarat darah bagi negara. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi atau negara tidak akan tercapai. Sayangnya, masih banyak yang menganggap komunikasi itu tidak penting. Padahal, jika diabaikan, hal itu bisa menimbulkan masalah serius,” tegasnya.
Prof. Gati juga menyampaikan rasa bangga kepada para pengelola komunikasi dan pranata humas.
“Apa yang bapak ibu lakukan di bidang ini bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tambahnya.
“Pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian yang akan dihitung sebagai amal selama hidup kita. Mari bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (ria fahrudin)
