BERITABATAM.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang, menghadiri kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Acara berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak dan dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri.
Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, Ketua Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Sutardi, serta seluruh kepala daerah atau perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (21/01/2025).
Ketua Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Sutardi, menjelaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 adalah langkah maju dalam digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
“Katalog Elektronik Versi 6 ini memiliki fitur-fitur unggulan, seperti kemudahan dalam pemilihan produk dan jasa, transaksi kontraktual yang efisien, serta sistem pembayaran yang terintegrasi. Hal ini menjadi solusi modern untuk kebutuhan pengadaan di berbagai daerah,” jelas Sutardi.
Sutardi juga menambahkan bahwa pelaksanaan katalog elektronik ini bertujuan untuk menciptakan pengadaan yang adaptif dan mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan memperkuat implementasi katalog elektronik ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sutardi.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui integrasi sistem audit, pengawasan, dan pelaporan secara real-time.
“Dengan penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0, kami berharap dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap langkah sesuai prinsip hukum. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan, serta memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional,” ungkap Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar juga memaparkan berbagai capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya penghargaan UKPBJ Proaktif Pemerintah Provinsi 2023, Peringkat 2 Nasional Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2023, serta capaian MCP KPK RI dengan target 100% untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023 dan 2024.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi manajemen pengadaan serta dukungan penuh dari LKPP RI,” tutur Ansar.
Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, dalam pemaparannya menekankan peran strategis pengadaan barang dan jasa dalam memajukan perekonomian nasional.
“Dalam tiga tahun terakhir, nilai pengadaan nasional selalu berada di atas Rp1.200 triliun. Dampaknya sangat besar, seperti menciptakan 2 juta lapangan kerja melalui belanja produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8%,” ujar Hendrar Prihadi.
Hendrar juga menjelaskan keunggulan Katalog Elektronik Versi 6.0, yang mencakup pemilihan produk dan penyedia jasa, transaksi kontraktual, hingga sistem pembayaran yang terintegrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa harga di e-katalog bukanlah harga final.
“Negosiasi harga atau mini-kompetisi tetap diperlukan untuk memastikan efisiensi biaya dalam setiap pengadaan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Hendrar Priadi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen daerah dalam mendukung produk dalam negeri dan UMK.
Ia juga menegaskan bahwa LKPP siap memberikan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan e-katalog di seluruh wilayah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Elfiani Sandri, memberikan tanggapan positif terhadap pemaparan Gubernur Kepulauan Riau dan Kepala LKPP. (ria fahrudin)
