BERITABATAM.COM, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali meraih prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa hasil ini menjadi bukti nyata komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengumuman hasil evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024 melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB.
Rudi menyambut baik hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,20 dengan predikat A-.
Baca Juga: Pemko Batam Komitmen Tingkatkan Cakupan Kepesertaan Peserta JKN KIS
Hal ini meningkat signifikan dibandingkan dengan IPP tahun 2023 yang hanya mencapai 3,24.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras kita semua.
Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Rudi.
Dalam evaluasi tersebut, tiga Perangkat Daerah di Kota Batam menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE), yaitu Disdukcapil Batam, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Batam, serta RSUD RSUD Embung Fatimah.
Ketiga perangkat daerah ini mendapatkan nilai yang cukup baik, dengan RSUD Embung Fatimah meraih nilai tertinggi yaitu 4,37.
Diikuti oleh Dinsos PM Batam dengan 4,22, dan Disdukcapil Batam dengan nilai 4,00.
Wali Kota Rudi menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur sipil negara.
Serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pelayanan publik yang telah dilaksanakan.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Batam.
Ini adalah hasil dari kerja keras bersama, baik itu di tingkat perangkat daerah maupun masyarakat,” kata Rudi. (***)
