BERITABATAM.COM, Bengkalis – Bupati Bengkalis, Kasmarni menyampaikan beberapa usulan terkait perizinan kawasan hutan pada acara silaturahmi dan audiensi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni yang berlangsung di Rumah Dinas Menteri Kehutanan di Jakarta pada Minggu, 04 Mei 2025.
Bupati Bengkalis hadir bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid serta para Bupati dan Walikota dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Acara yang dihadiri juga oleh para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia itu digelar sebagai upaya untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.
Kegiatan tersebut diinisiasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau dengan Kementerian Kehutanan, khususnya dalam menyikapi berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, perhutanan sosial, konflik lahan serta perlindungan lingkungan hidup di Riau.
Pada kesempatan itu, Kasmarni menyampaikan beberapa usulan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Sosial dalam Kawasan Hutan, Kebun Masyarakat dalam Kawasan Hutan, Skema Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan.
Lalu Kasmarni juga menyampaikan usulan terkait Pembangunan Balai Raja Ecopark Kabupaten Bengkalis, Pengembangan Lahan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan dalam Kawasan Hutan, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kawasan Hutan serta Pembebasan Status Kawasan Hutan pada Lahan Pemukiman milik masyarakat yang sudah turun temurun ditempati sehingga statusnya bisa dialihkan menjadi hak milik masyarakat.
“Rata-rata yang menjadi permasalahan disini Pak Menteri yakni tentang perizinan penggunaan kawasan hutan. Jadi kami berharap kita dapat saling bekerja sama agar ke depan kawasan hutan yang digunakan untuk pinjam pakai ini dapat dikelola, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Yang mana tentunya akan menerapkan skema yang ramah lingkungan, agar kelestarian hutan dan alam kita tetap terjaga,” ucap Kasmarni.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Menteri Kehutanan serta menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam berbagai aspek kehutanan yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti kebutuhan akan penyelesaian masalah tata batas kawasan hutan, percepatan revisi tata ruang, hingga percepatan realisasi program perhutanan sosial bagi masyarakat adat dan lokal di Riau.
“Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang luas dan memiliki posisi strategis dalam mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Oleh karena itu, kami berharap adanya kolaborasi yang lebih intensif dan responsif dari Kementerian Kehutanan agar isu-isu kehutanan di Riau dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Gubernur Riau.
Dalam audiensi tersebut, para Bupati dan Walikota juga menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, mulai dari keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan, persoalan legalitas lahan hingga kendala dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.
Mereka juga menekankan pentingnya pelibatan Pemerintah Daerah dalam setiap proses pengambilan kebijakan kehutanan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Kepala Daerah dari Riau dan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah.
Ia juga menekankan pentingnya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan inklusif serta menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendorong percepatan berbagai program kehutanan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa isu kehutanan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa kebijakan kehutanan mampu menciptakan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan,” ujar Raja Juli Antoni.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (inf)
