BERITABATAM.COM, Anambas – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng memilih mengambil langkah yang jarang dilakukan pejabat daerah.
Sebagai Bupati Kepulauan Anambas, Aneng tidak memprioritaskan pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya. Dan, lebih memilih terfokus anggatan pada kebutuhan masyarakat.
Keputusan tersebut disampai Aneng sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat sasaran.
Dirinya menilai masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dibandingkan pengadaan kendaraan dinas pribadi.
Dikatakannya, setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan pembangunan daerah.
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan serta penguatan ekonomi masyarakat. Masih banyak lagi yang lebih penting daripada beli mobil dinas buat saya,” kata Aneng kepada Sabtu , 23 Mei 2026.
Menurutnya, kendaraan dinas baru belum menjadi kebutuhan mendesak selama fasilitas yang tersedia saat ini masih layak digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mobil dinas bukan prioritas, karena masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita penuhi,” kata Aneng.
Lanjut, Aneng menegaskan pemerintah daerah akan terus mengalihkan anggaran yang dianggap kurang mendesak ke program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Oleh karena itu, sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga fasilitas kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Diketahui, mobil dinas yang digunakan Bupati Kepulauan Anambas saat ini merupakan kendaraan bekas bupati sebelumnya, yakni jenis Toyota Fortuner yang telah berusia lebih dari 10 tahun.
Kebijakan Aneng tersebut juga diizinkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhnizar
Ia menyebut anggaran pengadaan mobil dinas sebenarnya sudah sempat diusulkan.
”Kita sudah mengusulkan anggaran untuk pengadaan kendaraan mobil dinas pribadi Pak Bupati, dengan nilai sekitar Rp.1,5 miliar. Namun, Pak Bupati suruh coret, tak jadi masuk dalam usulan anggaran tersebut,” katanya. (ria fahrudin)
