BERITABATAM.COM, Batam – Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menguraikan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi atau pembentukan Perda, fungsi anggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan (controlling).
Fungsi legislasi dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap rancangan Perda.
Fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan APBD.
Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Kamaluddin menjelaskan DPRD menerapkan prinsip kolektif kolegial.
Artinya, keputusan lembaga tidak ditentukan sepihak, melainkan melalui mekanisme pembahasan bersama sesuai tata tertib.
“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Keputusan ditetapkan melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” ungkap Kamaluddin. Selasa 10 November 2206.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai mekanisme legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kamaluddin berharap kegiatan edukatif seperti ini terus dilakukan untuk memperluas wawasan generasi muda tentang sistem ketatanegaraan dan praktik demokrasi di daerah.
Ia juga mendorong mahasiswa terus meningkatkan pengetahuan, bersikap kritis, serta peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.***
