BERITABATAM.COM, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden muncul ketika polemik dokumen pendidikannya belum menemukan titik akhir.
Keputusan tersebut juga beriringan dengan langkah 120 anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap dirinya.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri tersebut.
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie pada Rabu, 11 November 2026.
Konfirmasi itu muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Mundur Saat Desakan DPR Menguat
Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan HMP terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal.
Kedekatan waktu antara pengajuan HMP dan kabar pengunduran diri membuat langkah Gibran memunculkan pertanyaan politik.
Apakah pengunduran diri menjadi pilihan pribadi atau respons terhadap tekanan yang semakin besar?
Polemik Ijazah Tidak Otomatis Selesai
Persoalan yang membayangi Gibran berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pemilu 2024.
Putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu desakan politik di parlemen.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Namun, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai polemik tersebut.
Jika pengunduran diri diproses hingga terjadi kekosongan jabatan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari.
Hingga Rabu malam, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat pengunduran diri Gibran. Karena itu, status formal pengunduran diri masih perlu dipastikan.
Publik kini tidak hanya menunggu kepastian proses pengunduran diri, tetapi juga penjelasan Gibran mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik.
Pergantian jabatan tidak seharusnya membuat pertanyaan tentang proses pencalonan menghilang begitu saja. (***)
