BERITABATAM.COM, Batam – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus menyempurnakan mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial agar lebih efektif, sederhana, dan tepat sasaran.
Hal itu dibahas dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Perwako Nomor 44 Tahun 2021, Selasa di Ruang Rapat Raja Haji Fisabilillah Lantai 2 Kantor Wali Kota.
Rapat dikoordinasikan Setda melalui Bagian Kesra dan dihadiri Kabag Hukum Lia Adhayatni bersama perangkat daerah terkait.
Pembahasan fokus pada penyesuaian ketentuan teknis, mulai dari mekanisme pengajuan, persyaratan, proses verifikasi, hingga penetapan penerima.
Tujuannya agar proses lebih ringkas, jelas, dan tidak menghambat pelayanan bagi masyarakat maupun lembaga penerima.
Kabag Hukum Lia Adhayatni menegaskan, penyederhanaan ini bukan berarti menghilangkan persyaratan.
Setiap bantuan tetap harus melalui pemeriksaan administrasi, kesesuaian syarat, dan ketepatan penerima agar penggunaan anggaran akuntabel dan tepat sasaran.
Melalui pembahasan ini, Pemko Tanjungpinang berharap rancangan aturan tersebut bisa jadi pedoman yang lebih operasional, memberi kepastian prosedur, serta mendukung tata kelola hibah dan bansos yang transparan, tertib, dan akuntabel. (ria fahrudin)
