BERITABATAM.COM, Natuna – Pemkab Natuna terus berupaya meningkatkan kelayakan infrastruktur transportasi laut di wilayah kepulauan.
Salah satu langkahnya adalah mengusulkan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) melalui program bantuan Presiden.
Rencana pengusulan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik dan Sekda Boy Wijanarko, Rabu, 18 November 2026.
Rapat turut dihadiri jajaran perangkat daerah serta perwakilan desa dan kelurahan lokasi sasaran.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut Pemkab Natuna dalam merespons kondisi sejumlah pelabuhan yang dinilai belum memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat.
Bupati Cen Sui Lan menegaskan bantuan pelabuhan apung HDPE dari pemerintah pusat merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan secara serius, mengingat adanya tenggat waktu kelengkapan administrasi.
“Ini merupakan bantuan Presiden untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Kita mengusulkan beberapa lokasi yang berdasarkan data dan kajian Dinas Perhubungan dinilai sangat layak dan membutuhkan pembangunan pelabuhan HDPE,” ujar Cen Sui Lan.
Ia menambahkan, Pemkab Natuna telah berkoordinasi dengan pihak fasilitator program. Dalam waktu dekat, tim studi kelayakan (feasibility study) dijadwalkan turun langsung meninjau kondisi lapangan dan kesiapan daerah.
Oleh karena itu, Cen Sui Lan menginstruksikan pemerintah desa dan kelurahan terkait untuk segera melengkapi dokumen pendukung serta membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau panitia sebagai syarat mutlak penerima bantuan.
“Desa harus segera membentuk komite atau kelompok masyarakat dengan menunjuk ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan dan tugasnya akan didampingi oleh dinas terkait,” tegasnya.
Ia menargetkan seluruh persiapan administrasi rampung paling lambat akhir Desember mendatang.
“Saya ingin ini segera diselesaikan, batas waktunya 30 Desember. Jadi saat tim survei datang, kita tinggal menunjukkan lokasi dan dokumen yang diperlukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Alazi memaparkan empat lokasi prioritas yang diusulkan, yakni Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap.
Menurut Alazi, penentuan keempat titik tersebut didasarkan pada kondisi fasilitas eksisting serta urgensi manfaatnya bagi mobilitas dan ekonomi warga.
Lebih lanjut, Alazi menjelaskan mekanisme pembangunan pelabuhan HDPE mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan keterlibatan kelompok masyarakat di tingkat desa.
Dishub Natuna akan memberikan pendampingan penuh terkait mekanisme administrasi dan tata kerja kelompok tersebut.
Bupati Cen Sui Lan berharap sinergi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berjalan optimal agar peluang bantuan ini tidak terlewatkan.
Sebagai wilayah kepulauan di perbatasan yang sangat bergantung pada jalur laut, keberadaan pelabuhan yang representatif di Natuna menjadi kebutuhan mendasar untuk menggerakkan roda ekonomi, kelancaran logistik, serta akses layanan kesehatan masyarakat pesisir. (ria fahrudin)





