BERITABATAM.COM, Natuna – Ranperda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah disyahkan oleh DPRD Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu.
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang nantinya akan menangani permasalah kebencanaan, dipandang perlu mengingat kondisi Natuna yang tidak jarang terjadi bencana.
Ketua Pansus A DPRD Natuna, Marzuki mengatakan, proses pembentukan BPBD terlebih dahulu melalui proses yang panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan ke sidang paripurna untuk diterima pembentukan SOTK.
“Sudah kita ajukan ke paripurna dan telah disetujui oleh seluruh fraksi,” ucapnya saat dijumpai di ruang Fraksi Gerindra DPRD Natuna Jalan Yos Sudarso, beberapa waktu lalu.
Menurut Marzuki, usulan pembentukan BPBD tersebut berasal dari pemerintah, pemerintah mengusulkan hal tersebut dengan mempertimbangkan Natuna termasuk daerah yang rawan bencana dan sering terjadi bencana.
“Meskipun sekalanya tidak besar, seperti puting beliung, longsor. Pemerintah meyakinkan kita kalau BPBD itu terbentuk bahwasanya kita akan mendapatkan bantuan yang lebih besar dari BNPB,” terangnya.
Marzuki mencontohkan, kerugian daerah apabila tidak memiliki BNPB, salah satunya adalah saat pandemi Covid-19 terjadi, karena Natuna tidak mempunyai SOTK BPBD sehingga bantuan yang diberikan dirasa masih sangat kurang, mengingat waktu itu masih menjadi bagian di Damkar.
“Pembentukan BPBD juga berdasarkan rekomendasi dari BNPB Provinsi,” terang politisi Partai Gerindra ini.
Dengan dibentuknya BPBD, Marzuki juga meminta kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan personil yang dibutuhkan.
Personil yang saat ini berada di Bidang Penanggulangan Bencana nantinya dapat secara otomatis dipindahkan ke BPBD, Marzuki juga mengingatkan bahwa personil yang nantinya akan ditempatkan harus mempunyai kemampuan khusus.
Kemampuan khusus tersebut penting dimiliki, pengisian jabatan struktural juga harus disi oleh orang-orang yang profesional, karena menurut Marzuki tidak sembarangan orang bisa ditempatkan disitu.
“Kalaupun ada penambahan tentunya nantinya harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, karena yang diurus bencana, kita tidak mau main-main,” pungkasnya. (jos/mk)
