Sekretaris HNSI Anambas menyebutkan tingginya inflasi karena ada beberapa faktor, yaitu adanya kenaikan biaya jasa angkut barang transportasi laut. Dimana, jenis Kapal Motor (Kargo) yang membawa kebutuhan pokok atau kebutuhan logistik lainnya masuk atau keluar dari Anambas. Dan untuk kenaikan itu sendiri, katanya menambahkan, untuk menyesuaikan biaya operasional. “Dampak dari Kelangkaan BBM jenis solar di Anambas, pihak Kargo sejak bulan Juni sudah menaikan jasa upah angkut,” katanya menyebutkan. Jadi tambahnya, kenaikan setiap item barang minimal 20 persen. Bahkan, dalam waktu dekat akan menjadi 40 persen. “Sedangkan kebutuhan pokok dan lainnya di Anambas didatangkan dari luar daerah menggunakan transportasi laut yang menggunakan bahan bakar solar,” kata Dedi kepada sejumlah awak media, Rabu, 20 Juli 2022. Dikatakannya, Anambas adalah kabupaten kepulauan, dimana, kenaikan harga tersebut akan lebih berat dialami oleh masyarakat di kecamatan, desa hingga dusun. Karena, katanya, umumnya masyarakat membeli kebutuhan pokok ke Tarempa menggunakan transportasi laut yang mesin penggeraknya menggunakan BBM jenis. Lebih jauh, kata Dedi, uang logam atau uang koin di Anambas tidak beredar di masyarakat. “Di Anambas uang logam tidak berlaku, sehingga yang digunakan bertransaksi hanya uang kertas saja, sehingga kalau ada kenaikan per item barang Rp 200 rupiah saja dari pihak kargo, sampai ke toko kenaikan tersebut minimal menjadi Rp 1000, karena setiap kenaikan pembulatannya ke atas,” ungkapnya. Masih kata Dedi, belum adanya peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pendorong stabilitas harga bahan pokok dan menjaga suplai bahan pokok. “Pemerintah Daerah tidak ada upaya agar keinginan masyarakat, akan stabilitas harga dan suplai bisa terpenuhi,” sesal aktivis sosial tersebut. Menurutnya, kalau kondisi ini terus dibiarkan, selain mengalami inflasi yang tinggi, imbasnya daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Untuk itu, Dedi meminta keseriusan pemerintah daerah merespon persoalan tersebut. Ia menyarankan, langkah yang tepat dalam kondisi saat ini, idealnya Pemda menyiasatinya dengan melakukan subsidi silang. “Dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemda semestinya membuat skema subsidi silang dengan membeli solar industri dan menjualnya dengan harga subsidi, agar pihak angkutan kargo masuk dan keluar Anambas tidak menaikan biaya angkutan,” jelasnya. Dirinya meminta, pemerintah daerah fokus pada pemulihan ekonomi. “Apapun yang menjadi latar belakang sebuah kebijakan, hendaknya pertimbangan terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan kondisi ekonomi masyarakat haruslah menjadi pertimbangan yang paling utama di atas kepentingan lainnya,” tutup Dedi. (lintong)
