BERITABATAM.COM, Tanjungpinang – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 bakal digelar di Provinsi Kepulauan Riau.
Berbagai persiapan GTRA Summit 2023 telah dilaksanakan.
Jumat 13 Januari 2023, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin langsung rapat persiapan gelaran yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Saat rapat secara daring itu dari Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Ansar Ahmad berharap GTRA Summit 2023 memfokuskan sertifikat bagi masyarakat wilayah pesisir dan di atas perairan.
Diperkirakan Pemprov Kepri melalui BPN Provinsi Kepri kata Ansar Ahmad akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat.
“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan dikomunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat, “ujar Ansar Ahmad dirilis Diskominfo Kepri.
Hadir saat rapat itu Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Asisten Ekbang Luki Zaiman Prawira dan beberapa perwakilan OPD serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang mengikuti secara daring.
Provinsi Kepri sebagai tuan rumah GTRA Summit 2023 berdasarkan dekarasi Wakatobi 2022.
GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Dengan persiapan yang lebih awal kita berharap pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau akan nada inovasi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, “harap Ansar Ahmad.
GTRA Summit 2023 kata Ansar Ahmad juga akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan mendukung dan mendorong UMKM serta percepatan invetasi.
Kembali soal sertifikat, sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman diatas perairan kata Ansar Ahmad masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Maka dari itu Ansar Ahmad mengajak semua kabupaten/kota untuk mendorong ini bersama ke Kementerian agar segera mendapatkan pengesahan.
“Kita dorong untuk Kabupaten/ Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan diatas perairan,”harapnya.
Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengusulkan 9 hal pokok yang menjadi fokus kegiatan GTRA Summit 2033.
Diantaranya katanya legalisasi aset di kawasan pemukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.
Kemudian katanya sertifikasi pulau lengkap cargar budaya, penguatan asset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, Penyelesaian Pengusaaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan (PPTKH Tahap 2).
Kemudian penyelesaian permasalahan Kawasan Transmigrasi serta integrasi akses reform (Pemberdayaan Masyarakat Perikanan).
“Agar acara ini lebih baik, harus segera bentuk tim gabungan dari Pemda dan Pemkab serta BPN sehigga proses sertikasi bisa lebih cepat berjalan,” usulnya dirilis Diskominfo Kepri. (redaksi)
