BERITABATAM.COM, Jakarta – Beredar video di media sosial, yang memperlihatkan detik-detik kerusuhan yang terjadi menjelang aksi demonstrasi BEM Universitas Indonesia (UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026 kemarin.
Tampak dalam video yang beredar, aparat kepolisian menghadang mobil yang diduga akan mengangkut massa aksi BEM UI menuju Bundaran HI.
Kejadian itu sontak menimbulkan bentrokan antara pihak mahasiswa dengan polisi yang disebut berencana menggagalkan aksi demonstrasi.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda menyoroti insiden tersebut saat berorasi di lapangan kampus FISIP UI, Depok, pada hari yang sama.
Hafidz menyebut, sebanyak 24 sopir Kopaja diduga mendapatkan ancaman dan intimidasi dari aparat kepolisian apabila mengangkut massa aksi BEM UI menuju Bundaran HI.
“Mereka (para sopir) itu disuruh membuat seribu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya di BEM UI kawan-kawan,” kata Hafidz dalam orasinya.
Pesanan Angkutan Tiba-tiba Batal Sepihak
Hafidz menyebutkan, para sopir bus tiba-tiba membatalkan pesanan angkutan secara sepihak.
Mahasiswa UI itu menilai, mereka juga mendapatkan intimidasi usai memerima telepon dari pihak tertentu.
“Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi,” beber Hafidz.
“Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan,” sambungnya.
Hafidz berujar, pihaknya tidak menyalahkan sopir namun hal tersebut memicu kecurigaan segelintir pihak yang berupaya melakukan pembungkaman terhadap aksi BEM UI tersebut.
“Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini,” ungkapnya.
Berkaca dari hal itu, sebagian publik lantas menyoroti tuntutan massa aksi demonstrasi yang digelar BEM UI di Bundaran HI pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Dari Krisis Ekonomi hingga Bencana NTT
Sebagaimana diketahui, aksi demonstrasi BEM UI bertepatan di bulan kemerdekaan RI yang ke-81 dari belenggu penjajah.
Kendati demikian, para mahasiswa menilai derita usai penjajahan itu masih ada, mengingat masyarakat yang masih ‘tercekik’ krisis harga bahan pokok hingga bahan bakar minyak (BBM).
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa menyoroti pemusatan kekuasaan dengan meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
Tak berhenti di situ, mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI-Polri di ruang sipil, dengan menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di berbagai daerah.
Menurut Hafidz, penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini.
“Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores usai bencana gempa bumi.
“Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores,” tandas Hafidz. (***)
