BERITABATAM.COM, Batam – Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menerima aksi damai dan audiensi HMI Cabang Batam pimpinan Andre Saputra, Selasa, 20 Oktober 2026.
Mahasiswa menyampaikan lima tuntutan terkait persoalan nasional.
Lima tuntutan itu:
1 Desak DPR RI gunakan hak angket soal syarat pendidikan Wapres RI
2 Desak pemerintah tetapkan karhutla sebagai bencana nasional
3 Minta penghentian dan evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
4 Tuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
5 Desak pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berkeadilan.
Isu utama yang disoroti adalah karhutla yang dampak kabut asapnya meluas hingga negara tetangga, sehingga perlu penanganan serius dan terpadu.
Menanggapi, Kamaluddin mengatakan tuntutan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun sejalan terkait karhutla agar ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Harapan kami sama, agar ini jadi bencana nasional karena semua daerah terkena dampak, bahkan negara tetangga juga kena,” katanya.
Ia menyebut Pemko Batam bersama Forkopimda telah rakor antisipasi kabut asap dengan mempertimbangkan masukan BMKG, termasuk meliburkan sekolah TK, SD, SMP karena rentan, meski muncul persoalan anak justru banyak bermain saat libur.
Kamaluddin menegaskan DPRD mencermati perkembangan kebijakan nasional dan akan berkoordinasi sesuai kewenangan. Pertemuan diakhiri penandatanganan dokumen tuntutan bersama perwakilan mahasiswa. (ria fahrudin)
